Informasi Publik

  1. Home
  2. Informasi Wilayah Adat Detail

 Indikatif

Nama Komunitas Kanayatn Kampung Tumahe
Propinsi Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota LANDAK
Kecamatan Sengah Temila
Desa Paloatn
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 0 Ha
Satuan Kampung Tumahe
Kondisi Fisik Perbukitan,Dataran
Batas Barat berbatasan dengan kampung Sakaro
Batas Selatan berbatasan dengan kampung Kabadu
Batas Timur berbatasan dengan kampung Bintang dan kampung Pahauman
Batas Utara berbatasan dengan kampung Jalutukng dan Sakaro

Kependudukan

Jumlah KK 280
Jumlah Laki-laki 521
Jumlah Perempuan 535
Mata Pencaharian utama Berladang, besawah, menyadap karet, ternak

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Tumahe adalah nama kayu yang oleh orang yang pertama menempati wilayah ini yaitu Ne’ Laji. Beliaulah yang pertama menyebut nama tempat itu dengan sebutan Tumahe. Letak kayu ini berada di batang sungai, anak sungai Sampas yang tidak jauh dari pemukiman penduduk yaitu di Batu Duduk sekarang atau dekat rumah Pak Silalahi. Sejak itulah nama tempat ini disebut Tumahe. Namun ada cerita versi yang berbeda mengenai nama Tumahe. Bahwa Tumahe ini diambil dari kata TUM dan AHE. Menurut cerita, jaman dahulu ada salah satu dari warga kampung ini berburu. Pada saat berburu itu seorang kemudian menembak binatang buruan yang menjadi sasarannya. Dentuman suara tembakan senapan berbunyi TUUM…. Suara tembakan tersebut terdengar hingga ke pemukiman warga diseberang sungai Sampas karena kampung ini dibelah oleh sungai yang mengalir di kampung ini. Warga yang mendengar suara tembakan tersebut pun menanyakan apa yang ditembak itu dengan berteriak AHE..... Maka karena sering kali warga berburu ditempat itu dan warga kampung juga sering terdengar tembakan maka suara tembakan TUUM dan teriakan menanyakan AHE digabungkan menjadi TUMAHE.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

Bancah/sawah, Kabon gatah/Karet, Kompokng, Radakng/Pemukiman, dan Sawit 
Secara adat, kepemilikan atas tanah atau lahan dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: Pertama: kepemilikan seko manyeko atau kepemilikan perseorangan/individu maupun satu keluarga. Warga atau keluarga yang membuka tanah, lahan, baik yang masih berupa hutan maupun bukan hutan di kawasan tertentu untuk ladang maupun kebun yang diolah terus-menerus dapat dijadikan dasar kepemilikan tanah dan lahan bagi warga atau keluarga tersebut; Kedua: kepemilikan parene’atn yaitu tanah/lahan warisan di mana segala isinya menjadi milik dari beberapa keluarga dalam satu garis keturunan. Dan, untuk generasi berikutnya dari warga atau keluarga, kepemilikan tersebut bisa dijadikan dasar bagi kepemilikan tanah atau lahan untuk beberapa keluarga dalam satu keturunan dan keluarga tersebut; Ketiga: kepemilikan saradangan adalah kepemilihan tanah/lahan dengan segala isinya menjadi milik satu kampung tertentu; Keempat: kepemilikan binua adalah kepemilikan tanah atau lahan dengan dengan segala isinya dimiliki oleh beberapa kampung di dalam wilayah kesatuan hukum adat atau binua. Kemudian, berdasarkan keadaan tanam-tumbuh yang terdapat di atas tanah atau lahan, tanah digolongkan sebagai tanah jerami’, pantusatn, pararo’atn, rame tuha, magokng, udas pekarangan (yang dekat dari kampokng), udas palasar palaya’ (yaitu tanah yang letaknya jauh dari kampokng), kompokng/timawakng 

Kelembagaan Adat

Nama Pasirah Kampung Tumahe.
Struktur Timanggong, tungas dan fungsinya adalah menangani perkara adat dengan nilai 5 tahil (1 tahil = 8 singkap pingatn/piring putih, alasnya jalu dengan jumlah yang disesuaikan) Pasirah, tugas dan fungsinya adalah menangani perkara adat dengan nilai 3 tahil (3 tahil alasnya jalu 20 kg) Pangaraga, tugas dan fungsinya adalah menangani perkara adat dengan nilai sabuah siam. (minimal 1½ tahil & 12½ kg jalu)
Pasirah merupakan Jabatan Pengurus Adat di tingkat Kampung, dibawah kekuasaan Timanggong 
Dalam pelaksanaannya, proses hukum adat mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah ini dipimpin langsung oleh pengurus adat kampung dengan melibatkan seluruh warga masyarakat adat. Sebagai contoh suatu perkara yang biasanya berlangsung pada pengadilan adat di mulai dari perkara yang diurus oleh pengurus ditingkat yang paling bawah yaitu Pangaraga, jika tidak selesai di tingkat pangaraga naik lagi ke pasirah, jika tidak selesai juga ke pasirah naik lagi ke Timanggong. 

Hukum Adat

Aturan adat pelanggaran terhadap tanam tumbuh buah-buahan atau membuka lahan untuk berladang di lahan milik orang lain tanpa meminta ijin dengan pemilik lahan terlebih dahulu. Aturan adat ditempat-tempat keramat, hutan keramat, dan lainnya. 
Aturan adat perkawinan/nikah, pembunuhan, kematian. 
A mencuri karet milik B sebanyak 100 kg. Perbuatan si A tersebut dilaporkan B kepada Pengurus Adat (Pasirah) Kampung Tumahe. Atas laporan B tersebut, Pasirah memanggil A dan B untuk meminta keterangan dan kebenaran atas laporan si B. Dari keterangan A dan B tersebut ternyata A benar telah melakukan pencurian karet milik B. Atas perbuatan A tersebut, pengurus adat memutuskan kalau A telah bersalah dan dikenakan sanksi adat sebesar 1 tahil, dengan perangkat adat berupa 8 singkap piring putih, jalu/babi 10 kg. 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Sumber  
Sumber Pangan Beras, ubi kayu, ubi jalar, jagung.
Sumber Kesehatan & Kecantikan Unyit, salasih, akar kabadu, jari lima, daun talisip, cakur, jari ango, lahiak, dll
Papan dan Bahan Infrastruktur Dulu rumah mereka menggunakan bahan dari kayu, baik untuk tiang, lantai, atap, pintu dan jendela, dll. Namun sekarang rumah mereka kebanyakkan terbuat dari beton, lantai porselin, atap seng, jendela kaca, hanya pintu masih menggunakan kayu.
Sumber Sandang Dulunya mereka mengenal sumber sandang yang berasal dari kulit kayu kepuak yang disebut dengan Buju Kepuak. Namun sekarang ini, sumber pangan berasal dari luar seperti, pakaian hari-hari, perlengkapan dapur
Sumber Rempah-rempah & Bumbu Unyit/kunyit, sare/serai, lahiak/jahe, selasih
Sumber Pendapatan Ekonomi Karet, ternak, padi sawh, padi ladang

Kebijakan

No Judul/Title Nomor Tentang Kategori Tipe Kategori Dokumen
1 PERDA LANDAK Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Nomor 15 Tahun 2017 PERDA LANDAK Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Perda Kabupaten/Kota Daerah  Dokumen
2 SK Bupati Landak Nomor 660.1/292/HK-2018 Tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Landak Nomor 660.1/292/HK-2018 SK Bupati Landak Nomor 660.1/292/HK-2018 Tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Landak SK Bupati/Kepala Daerah Daerah  Dokumen


Sudah punya akun ?

Jika belum silahkan mendaftar di tombol ini

Daftar