Informasi Publik

  1. Home
  2. Informasi Wilayah Adat Detail

 Penetapan

Nama Komunitas Suku Dayak Punan Hovongan
Propinsi Kalimantan Barat
Kabupaten/Kota KAPUAS HULU
Kecamatan PUTUSSIBAU UTARA
Desa Tanjung Lokang
Peta Lokasi Wilayah Adat Perbesaran dengan Mousescroll

Kewilayah Adat

Luas 98.670 Ha
Satuan Ketemenggungan Punan Hovongan
Kondisi Fisik Perbukitan
Batas Barat Bungan Jaya
Batas Selatan Ketemenggungan Uheng Kereho
Batas Timur Provinsi Kalimantan Timur
Batas Utara Bungan Jaya

Kependudukan

Jumlah KK 161
Jumlah Laki-laki 303
Jumlah Perempuan 254
Mata Pencaharian utama Petani

Sejarah Singkat Masyarakat adat

Menurut kisah turun-menurun maupun cerita para tetua adat suku dayak Punan hovongan, asal-muasal suku ini sebagai berikut.
Suku Punan ditengarai berasal dari Hindia Belakang atau yang kita kenal sebagai kawasan di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah sebuah Kawasan yang mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat. Menurut perkiraan peneliti arkeologi beberapa tahun yang lalu, keberadaan suku dayak Punan Hovongan atau yang sering disebut orang Hovongan di wilayah ketemenggungan suku Punan Hovongan ±4.000 tahun yang lalu. Pemukiman pertama suku dayak Punan Hovongan berada di nanga sungai Lolang Kahan Doria’, dengan pemimpin suku atau yang disebut saat itu Supi Ake’ Dikin. Setelah ake’ Dikin meninggal dunia, kepemimpinan suku dipegang oleh anak sulungnya yang bernama ake’ Taman. Dalam kepemimpinan Supi Taman, Pemukiman suku dayak Punan Hovongan pindah dari Data Lolang (Kahan Doria’) ke Data Lokang. Setelah meninggal dunia, kepemimpinan suku dayak Punan Hovongan diserahkan kepada kedua anak Supi Taman yaitu Nyokang dan Nyokep. Selama kepemimpinan Nyokang dan Nyokep, Pemukiman suku dayak Punan Hovongan masih berada di Data Lokang. Hingga akhirnya meninggal dunia, kepemimpinan suku dayak Punan Hovongan dilanjutkan oleh anak-anak (putra) dari Nyokang yaitu Tosoing Loing, Bangkahavong dan Boru’ Uhong. Sebutan Supi sebagai kepala suku masih digunakan pada era kepemimpinan anak-anak dari Supi Nyokang.
Pemukiman suku dayak Punan Hovongan kemudian berpindah ke sebelah selatan yang dikenal dengan nama Data Nonoa. Karena terjadi beberapa hal yang mengharuskan Pemukiman berpindah, akhirnya Supi Tosoing Loing membawa beberapa orang dalam kelompoknya pindah ke dataran tinggi yaitu Ungam Loing (bukit loing) tepat di sebelah timur desa Tanjung Lokang saat ini. Dan ada juga yang berkampung di Data Atek Ame’ (nanga Longu), tepatnya di nanga sungai Longu dan Lobu Hatap yang dipimpin oleh Hepeng dan Talilunai bersama adik perempuan mereka yang bernama Avu. Sedangkan anak dari dari Supi Nyokep adalah Kuvung Lait. pada jaman itu, ada pohon beracun/belitu’ hava (pohon tacom mongari) yang berada disekitar bukit Sara’ tumbang dan membusuk kemudian terbawa angin hingga ke Pemukiman sehingga menelan banyak korban jiwa. Kejadian tersebut memaksa beberapa kelompok suku Punan Hovongan mengungsi ke bagian hilir yaitu muara sungai Hovongan hingga ke sungai Kapuas dan sebagian anggota kelompok suku Punan Hovongan ini memutuskan untuk mudik ke hulu sungai Kapuas. Sebagian kelompok suku dayak Punan Hovongan yang sebelumnya memutuskan untuk mudik ke perhuluan sungai Kapuas dipimpin oleh Supi Anyang Luting dan Ake’ Bohoang dan bergabung dengan suku Semukung di sungai Haangai (hulu kapuas). Sebagian dari kelompok suku Punan Hovongan memutuskan untuk menghiliri sungai Kapuas dan bermukim di nanga Lapung. Kelompok yang bermukim di nanga Lapung ini dipimpin oleh Supi Kuvung Lait.
Setelah beberapa tahun tinggal di hulu sungai Kapuas dan merasa aman, akhirnya suku dayak Punan Hovongan memutuskan untuk kembali lagi ke tempat asal mereka yaitu di perhuluan sungai Hovongan (bungan) dan Hoborit (bulit). Kelompok suku Punan Hovongan ini melakukan perjalanan dari hulu sungai Kapuas hingga ke perhuluan sungai Hovongan selama beberapa hari. Kemudian, kelompok suku dayak Punan Hovongan memutuskan untuk berpisah menjadi dua kelompok kecil. Sebagian memutuskan bermukim di perhuluan sungai Hoborit dipimpin oleh Supi Ake’ Bohoang dan sebagian lagi memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka di sungai Hovongan yaitu di Kahan Doria’ yang dipimpin oleh Supi Anyang Luting dan adik perempuannya yang bernama Lalo.
Setelah Anyang Luting dan Bohoang meninggal, mereka diganti oleh Tiung Utan, Savang Da’a serta adik putri mereka yang bernama Nuo Avat dan bermukim di Lung Doho’o (muara sungai doho’o) di daerah hoborit. Sedangkan kedua putri Anyang Luting (Kohat Lea dan Ping Buan) berpindah lagi mudik sungai Hovongan dan bermukim di daerah Hovongan tepatnya di Diu Lopu’un (lea tomohon). Bersamaan dengan itu, orang Semukung di Haangai juga berpindah dan terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok yang dipimpin oleh ake’ Harai pindah ke hulu sungai mahakam dengan rute perjalanan melalui soa’ sivo, sedangkan kelompok yang dipimpin oleh ake’ Nyagang pindah ke hilir sungai kapuas. Setelah beberapa tahun tinggal di batu Bakang, kelompok suku dayak Punan Semukung ini kembali ke bagian hilir sungai Keriau dan mendirikan kampung di nanga sungai Haatung. Di kampung nanga sungai Haatung inilah ake’ Nyagang memproduksi alat penangkap ikan yang disebut Nyaung (alat berupa keramba yang terbuat dari bilah kayu) dan dikenal hingga saat ini dengan nama Nyaung Nyagang. Kemudian dari sungai Haatung mereka pindah lagi ke hilir sungai Kapuas dan mendirikan perkampungan di Ngurin Batu.
Selanjutnya setelah Kuvung Lait meninggal, kepemimpinanya dilanjutkan oleh kedua putranya yaitu Tuja dan Kecopeng. Mereka pindah lagi dengan menyusuri sungai Kapuas, sungai Hovongan dan masuk sungai Langau kemudian mendirikan perkampungan di Taco’ (hulu sungai Bu’ung). Hingga saat ini, keturunan Kuvung Lait yang tinggal di Bu’ung dikenal dengan sebutan orang Hovo’ung. Setelah Tuja dan Kecopeng meninggal, mereka digantikan oleh Ulung Belang dan masih berkampung di daerah Bu’ung yaitu pulau/Diu Ohut. Kemudian setelah meninggal, kepimimpinan Ulung Belang digantikan oleh Olok dan Upi. Olok dan Upi memilih memindahkan perkampungan ke hilir sungai Bu’ung yaitu di Tatang Upi. Selanjutnya yang menggantikan Olok dan Upi adalah Halot dan Makau untuk memimpin suku Dayak Punan Hovongan yang berada di wilayah Bu’ung. Selain kelompok yang dipimpin oleh Halot dan Makau, ada juga kelompok suku dayak Punan Hovongan yang berkampung di nanga sungai Menyaroi dan dipimpin oleh ake’ Dakun.
Karena Ping Buan, Kohat Lea, Savang Da’a dan Tiung Utan meninggal, maka kelompok yang dipimpin oleh Ping Buan dan Kohat Lea bergabung dengan kelompok yang berada di hulu sungai Hoborit dan dipimpin oleh Seluon Lako (anak Savang Da’a) dengan perkampungan di Data Ope Akan di hulu sungai Hoborit. Selanjutnya, setelah Seluon Lako meninggal suku dayak Punan Hovongan dipimpin oleh Seluon Sale (anak dari Seluon Lako). Dan mereka berpindah lagi ke hilir sungai Hoborit dan berkampung Data Ngari Hoi. Selang beberapa tahun bermukim di Ngari Hoi, suku dayak Punan Hovongan ini berpindah lagi ke hilir sungai Hoborit dan mendirikan perkampungan di Data Opet. Di Data Opet, terjadi kejadian dimana suku dayak Punan Hovongan membunuh seekor badak tetapi hati dan jantung badak tersebut berubah menjadi batu. Batu tersebut dijaga dan dirawat karena memiliki kekuatan gaib dan dianggap sebagai sumber pertolongan bagi masyarakat suku dayak Punan Hovongan saat itu, dan hingga saat ini batu yang dikenal dengan nama batu Ange’ (hati dan jantung badak) tersebut masih berada ditempat pertama kali disimpan dan tidak berubah bentuknya.
Setelah Seluon Sale meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Seluon Bareng dan mereka bermukim kembali di daerah sungai Hoborit tepatnya di nanga Tovu’e. Karena kebijaksanaannya, Seluon Bareng lebih memilih menghindar ketika ada musuh (orang-orang iban dari Serawak) sehingga selalu luput dari pertumpahan darah, dan kelompok suku dayak Punan Hovongan di bawah kepemimpinannya tetap utuh. Karena kecewa tidak bisa membunuh orang Punan Hovongan, orang Iban melampiaskan amarah dengan membakar seluruh lumbung padi dan bahkan rumah (pondok) serta batu Ange’ yang sakral bagi suku dayak Punan Hovongan. Setelah mengejar orang Punan Hovongan di daerah hulu sungai Hoborit dan tidak membuahkan hasil, orang Iban kembali menghiliri sungai Hoborit dan singgah di Data Opet kemudian berusaha memecah batu Ange’ yang dibakar sebelumnya. Akan tetapi batu Ange’ tersebut tidak bisa dihancurkan dan kemudian hanya dibuang ke dalam sungai Hoborit (lubuk di sekitar Data Opet). Sepeninggal mereka, batu Ange’ tersebut kembli ke tempat semula sedangkan orang Iban yang pulang menghiliri sungai Hoborit satu per satu meninggal dunia sepanjang jalan dan hanya menyisakan satu orang. Setibanya di kampung halaman (satu orang yang luput dari kematian), ia menyampaikan pesan untuk tidak lagi menyerang suku dayak Punan Hovongan baik yang mendiami perhuluan sungai Bungan maupun sungai Hoborit karena orang Punan Hovongan mempuyai batu Ange’ yang diyakini memiliki kekuatan gaib (roh) dan menolong mereka dari serbuan musuh. Kemudian sesuai penuturan beberapa orang tua suku dayak Punan Hovongan, orang Iban yang menyampaikan pesan tersebut langsung meninggal dunia setelah bercertia mengenai kejadian yang menimpa mereka selama di perhuluan sungai Hoborit. Selanjutnya, setelah Seluon Bareng meninggal suku dayak Punan Hovongan dipimpin oleh ake’ Lokian. Mereka kemudian pindah dari hulu sugai Hoborit dan menetap di nanga Dano sekitar Data Opet. Selang beberapa tahun berkampung di nanga Dano, ada isu bahwa orang Iban akan kembali meyerang. Saat itu juga suku dayak Punan Hovongan kembali mengungsi mencari tempat persembunyian yang aman dan membuat pertahanan. Lokasi pengungsian yang dipilih saat itu adalah gua yaitu gua Kaung (diang Kaung). Akan tetapi dalam penyerangan tersebut, orang Iban lagi-lagi menuai kekecewaan, hanya saja mereka berhasil menawan 1 (satu) orang dayak Punan Hovongan dan dibawa ke negeri mereka dan dijadikan budak/ dipon. Tawanan yang dimaksud adalah ake’ Banang. Setelah beberapa tahun dan keadaan sudah aman, kelompok suku dayak Punan Hovongan yang dipimpin oleh ake’ Lokian kembali ke Data Opet lagi, dan ake’ Banang yang ditawan oleh orang Iban juga kembali ke Data Opet dalam keadaan sehat dan selamat sampai ke kampung halaman dengan dikawal oleh beberapa ekor anjing peliharaannya.
Setelah ake’ Lokian meninggal, ia digantikan oleh putranya yaitu ake’ Da’a dan mereka pindah ke hulu sedikit dari Data Opet dan mendirikan perkampungan di nanga Doho’o daerah Taran Tu’ang. Kemudian setelah meninggal, suku dayak Punan Hovongan dipimpin oleh putranya yaitu ake’ Dalung. Menariknya, sejak saat itu kepemimpinan yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Supi berubah menjadi Temenggung (dari bahasa jawa). Hal ini menandakan bahwa dimulainya penguasaan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Karena perselisihan, ake’ Dalung kemudian memimpin sebagain kelompok suku dayak Punan Hovongan mudik sungai Hoborit dan bermukim di antara sungai Pilung dan sungai Opene yang dikenal dengan nama rumah melintang bukit opene (buah buun). Sedangkan sebagian kelompok suku dayak Punan Hovongan yang dipimpin oleh ake’ Bang memilih untuk pindah mudik sungai Hoborit dan mintas ke sungai Hovongan melalui soa’ Borakan dan berkampung di Ponyovan di sekitar riam Bosunan, akan tetapi karena beberapa hal akhirnya kelompok yang dipimpin oleh ake’ Bang ini kembali menghiliri sungai Hovongan dan menetap di Hata Borakan. Sedangkan kelompok yang dipimpin oleh ake’ Dalung kembali menghiliri sungai Hoborit dan menetap di Data Mang Lo (lovu lung maro). Adapun kelompok suku dayak Punan Hovongan yang sebelumnya berada di perhuluan sungai Bu’ung turun menghiliri sungai Bu’ung dan bermukim di Diang Sange dan sebagian di nanga sungai Bu’ung.
Setelah ake’ Dalung meninggal, ia digantikan oleh putranya yaitu ake’ Tapa. Ake’ Tapa merupakan pemimpin suku ke-2 yang menggunakan sebutan Temenggung sebagai kepala suku dayak Punan Hovongan. Ake’ Tapa kembali membawa suku dayak Punan Hovongan menghiliri sungai Hoborit dan berkampung di Data Opet lagi. Selama bermukim di Data Opet, ada istilah Kepala Kampung yang mendampingi Temenggung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang diangkat menjadi Kepala Kampung pertama dalam sejarah Ketemenggungan suku dayak Punan Hovongan adalah ake’ Sulang (dikenal dengan sebutan kepala kampung Sulang) dan sebagai Kepala Kampung Komplek yaitu ake’ Umang Tingang. Pada tahun 1943 suku Punan Hovongan bersatu dan memberontak melawan penjajahan kolonial Belanda yang ada di wilayah Ketemenggungan suku dayak Punan Hovongan. Perlawanan suku dayak Punan Hovongan terhadap penjajahan Belanda ditandai dengan penumpasan terhadap beberapa (±5 orang) penjajah di perhuluan sungai Lea tepatnya di Daang Hakong, yang dipimpin oleh Temenggung Tapa, Kepala Kampung Komplek Umang Tingang dan Kilang Tingang. Di perhuluan sungai Hoborit, salah satu anggota penjajah kolonial Belanda menjadi korban suku dayak Punan Hovongan (tepatnya Isan Tingang).
Kemudian, ketiga orang suku Punan Hovongan (Temenggung Tapa, Kepala Kampung Komplek Umang Tingang dan Kilang Tingang) ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan dijebloskan ke penjara di Sintang. Beberapa tahun dipenjara, akhirnya ketiga orang suku dayak Punan Hovongan yang akan dihukum mati tersebut dibebaskan tepatnya 3 (tiga hari) sebelum kemerdekaan Bangsa Indonesia. Hal ini karena perjanjian bahwa orang Indonesia yang akan dihukum mati harus dibebaskan dan saat itu yang mengantar ketiga orang suku dayak Punan Hovongan tersebut ke Putussibau adalah Letnan Saleh melalui jalur sungai (menggunakan kapal/motor air). Setelah beberapa tahun tidak berkumpul bersama warga suku dayak Punan Hovongan, akhirnya ketiga orang tersebut kembali ke kampung halaman di Data Opet dalam keadaan sehat dan selamat. 3 (tiga) tahun selama kepulangan meraka di Data Opet, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah milir sungai Hoborit dan tembus ke sungai Hovongan kemudian berkampung di Data Nonoa yang dikenal saat ini Desa Tanjung Lokang (tahun 1948).
Setelah meninggal, Temenggung Tapa digantikan oleh putranya yaitu Temenggung Dalung dan Kepala Kampung juga berganti yaitu Nyavut (orang Hovongan). Orang Bu’ung saat itu berkampung di Diang Sange dan nanga Bu’ung. Kemudian mereka pindah milir sungai Langau dan mendirikan perkampungan di nanga sungai Hoboro’i. Selanjutnya Kepala Kampung Nyavut digantikan oleh ake’ Singka biasa dipanggil Kepala Kampung Singka. Sedangkan sejak jaman Kepala Kampung Sulang, Kepala Kampung dalam wilayah Ketemenggungan suku dayak Punan Hovongan disebut Bungan 1 (satu) yaitu Data Nonoa (Tanjung Lokang); Bungan 2 (dua) yaitu Bu’ung; dan Bungan 3 (tiga) yaitu Bolatung. Tahun 1976, suku dayak Punan Hovongan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok karena selisih paham antara para pemangku kepentingan. Sebagian pindah ke nanga Bungan dipimpin oleh ake’ Umang, ake’ Kolek dan ake’ Lasa. Sebagian lagi tinggal di Data Nonoa dipimpin oleh Temenggung Dalung dengan Kepala Kampung Komplek ake’ Singka dan Kepala Adat Komplek ake’ Lijuk (tipong). Setelah Temenggung Dalung meninggal, ia digantikan oleh putra keduanya yaitu Temenggung Avang Dalung yang masih bertugas sebagai Temenggung suku dayak Punan Hovongan hingga saat ini (2020). Setelah Kepala Kampung Singka meninggal, ia diganti oleh Muya Dalung, tepatnya pada tahun 1989. Sejak saat itu istilah Kepala Kampung diubah menjadi Kepala Desa karena menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Orang Bu’ung juga terbagi menjadi 2 (dua) kelompok karena berselisih paham, sebagian pindah ke nanga Lapung (dusun lapung) yang dipimpin oleh pak Bujang sebagai Kepala Kampung, Pak Le’on Wakil Kepala Kampung dan pak Junang sebagai tokoh adat. Sebagian yang masih bertahan di kampung Bu’ung dipimpin oleh pak Nalau sebagai kepala kampung, pak Bonyo (tokoh masyarakat) dan pak Lia sebagai tokoh adat. Bersamaan dengan itu, kampung Belatung terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok yang berpindah ke sungai Keriau dipimpin oleh Kepala Kampung Jubak dan yang menetap di Dusun Belatung dipimpin oleh Kepala Dusun Sumadi dan Kepala Adat Utun.
Pada era kepemimpinan Muya Dalung sebagai Kepala Desa pertama (1989), nama desa pada saat itu adalah Desa Bungan Jaya yang terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu:
1. Dusun Nanga Lapung: Juding
2. Dusun Nanga Bungan: Lacik
3. Dusun Tanjung Lokang: Jahun
4. Dusun Bu’ung: Nalau
5. Dusun Belatung: Utun.
Kemudian terjadi pemekaran desa, yaitu:
1. Desa Bungan Jaya dengan pusat desa di Nanga Bungan, terdiri dari:
(1) Dusun Nanga Lapung, dan
(2) Dusun Nanga Bunga
2. Desa Tanjung Lokang dengan pusat Desa di Tanjung Lokang, terdiri dari:
(1) Dusun Tanjung Lokang:
(2) Dusun Bu’ung:
Pergantian Kepala Desa secara periodesasi antara lain:
1. Pak Muya Dalung menjabat dari tahun 1989 – 1998
2. Pak Alay Bareng menjabat dari tahun 1999 – 2006
3. Pak M. Jilang menjabat dari tahun 2007 – 2013
4. Pak Hermanto dari tahun 2014-2020.

Hak atas tanah dan pengelolaan Wilayah

Pembagian ruang menurut aturan adat terdiri dari:
1. Lopoun
2. Hutan Titipan
3. Lahan Budaya
4. Lahan Pertanian
5. Pemukiman
6. Tempat berburu da meramu
 
Sistem Penguasaan dan pengelolaan wilayah dalam ketemenggungan Dayak Punan Hovongan ada yang dikelola secara Bersama atau komunal dibawah penguasaan adat dan ada juga yang dikelola secara pribadi atau individu yang penguasaan pada masing-masing keluarga.  

Kelembagaan Adat

Nama Ketemenggungan Suku Dayak Punan Hovongan
Struktur • Temenggung • Ketua Adat Desa • Ketua Adat Dusun • Juru Tulis Ketemenggungan • Kas Adat
Temenggung:
- Melindungi wilayah ketemenggungan
- Memfasilitasi kegiatan adat di wilayah ketemenggungannya
- Menyelesaikan perkara adat yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus adat pada tingkat desa
- Jika diperlukan, dapat mengeluarkan Peraturan Adat (Perdat) untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam buku adat sesuai dengan aspirasi masyarakat adat
- Mewakili masyarakat adat untuk berdialog dengan pihak luar (pemerintah maupun swasta) yang ingin melakukan aktifitas di dalam wilayah ketemenggungan, agar segala dialog yang dihasilkan dalam pertemuan dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat
- Memastikan batas wilayah adat ketemenggungan Punan Hovongan dengan ketemenggungan lain
- Temenggung bekerja sama dengan pengurus adat pada semua tingkat.
Ketua Adat Desa
- Ketua adat desa bertugas menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya
- Ketua adat desa berkewajiban mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan
- Ketua adat desa mempertanggung-jawabkan keputusan adat kepada atasannya
- Dalam memutuskan perkara adat, wajib berpedoman pada buku adat yang sudah disahkan.
Ketua Adat Dusun
- Ketua adat dusun memutuskan perkara adat sesuai dengan buku pedoman yang sudah disahkan
- Ketua adat dusun menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya
- Dalam memutuskan sebuah perkara adat, pengurus adat wajib memeriksa dan mempelajari kasus yang diperkarakan
- Ketua adat dusun wajib mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan
- Ketua adat dusun wajib mempertanggungjawabkan keputusan adat kepada atasannya.
Juru Tulis Ketemenggungan
- Juru tulis bertugas mengurus urusan adminitrasi adat, pada semua tingkatan
- Membuat dan menyebarkan undangan rapat maupun para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara adat.
Kas Adat
- Bendahara adat bertugas mencatat pendapatan dan pengeluaran lembaga adat pada semua tingkatan
- Membuat laporan keuangan secara berkala dan dilaporkan langsung kepada Temenggung untuk disampaikan dalam rapat adat secara terbuka.
 
Mekanisme pengambilan keputusan di Ketemenggungan Suku Dayak Punan Hovongan pada dasarnya berjenjang, sesuai dengan tingkatan perkara.
Jika menyangkut wilayah hukum adat, baik tingkat desa maupun tingkat Ketemenggungan maka dilakukan musyawarah para Tetua Adat yang dipimpin oleh Ketua Adat Desa dan bertanggungjawab langsung kepada Temenggung.
Ketua Adat Dusun: Ketua adat dusun memutuskan perkara adat sesuai dengan buku pedoman yang sudah disahkan, Ketua adat dusun menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya, Dalam memutuskan sebuah perkara adat, pengurus adat wajib memeriksa dan mempelajari kasus yang diperkarakan, Ketua adat dusun wajib mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan, Ketua adat dusun wajib mempertanggungjawabkan keputusan adat kepada atasannya.
Ketua Adat Desa: Ketua adat desa menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya, Ketua adat desa wajib mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan, Ketua adat desa wajib mempertanggungjawabkan keputusan adat kepada atasannya, Dalam memutuskan perkara adat, wajib berpedoman pada buku adat yang sudah disahkan.
Temenggung: Melindungi wilayah ketemenggungan, Memfasilitasi kegiatan adat di wilayah ketemenggungannya, Menyelesaikan perkara adat yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus adat dibawahnya, Jika diperlukan, dapat mengeluarkan Peraturan Adat (Perdat) untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam buku adat sesuai dengan keinginan masyarakat adat, Mewakili masyarakat adat untuk berdialog dengan pihak luar (pemerintah maupun swasta) yang ingin melakukan aktifitas di dalam wilayah ketemenggungan, agar segala dialog yang dihasilkan dalam pertemuan dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat, Memastikan batas wilayah adat ketemenggungan Punan Hovongan, dengan ketemenggungan lain.
Sebelum keputusan diambil, maka pengurus adat dengan persetujuan bersama untuk menjatuhkan hukum adat berupa denda atau hukuman kepada terdakwa, yang didahului oleh alasan dan pertimbangan-pertimbangan memadai.
 

Hukum Adat

Ketentuan Penguasaan dan Pemanfaatan Kekayaan Alam
Pasal 1
Hukum Adat Kerja Umo Bagi Suku Dayak Punan Hovongan
Hukum adat suku Punan Hovongan menghormati, menjamin kebebasan, mengakui dan membenarkan hak kerja ngumo dan/ berladang sebagai salah satu sumber penghidupan suku Punan Hovongan dengan tetap menaati beberapa aturan sebagai berikut:
a) Setiap orang dan/ keluarga Punan Hovongan dapat membuka lahan untuk ladang baru tetapi tidak boleh lebih dari 1 (satu) bidang bagi 1 (satu) keluarga setiap tahunnya.
b) Kerja umo dilakukan secara po’ootang dan dipimpin oleh kepala ladang.
c) Memberikan bagian hasil ladang kepada lembaga adat.
d) Dilarang menggunakan ivut orang lain tanpa ijin pemiliknya dan pihak adat.
e) Dilarang sewa-menyewa ivut dalam bentuk apapun.
Barang siapa melanggar beberapa ketentuan dalam Pasal ini akan dikenakan hukum adat sesuai dengan kesalahannya.
Pelanggaran terhadap huruf “a” akan dikenakan sanksi adat sebagaimana disebutkan dalam Hukum Adat Bagian II, Bab 2 Pasal (1) yaitu,
1. Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
2. Seluruh aktivitas harus dihentikan.
Pelanggaran terhadap ketentuan huru ‘d” akan dikenakan sanksi adat sebagaimana disebutkan dalam Hukum Adat Bagian II, Bab 2 Pasal (4) yaitu,
1. Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggaran terhadap huruf “e” akan dikenakan sanksi adat sebagaimana disebutkan dalam Hukum Adat Bagian II, Bab 2 Pasal (5) yaitu Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 2
Hukum Adat Kerja Emas dan Boan bagi
suku Dayak Punan Hovongan
Hukum adat suku Punan Hovongan menghormati, menjamin kebebasan, mengakui dan membenarkan hak kerja emas/ boan sebagai salah satu mata pencaharian suku Punan Hovongan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga dengan tetap menaati beberapa pengaturan sebagai berikut.
a. Kerja emas di dalam sungai boleh dilakukan dengan menggunakan mesin bertenaga 5,5 Hp dengan ukuran pipa maksimal 5,5 inci
b. Kerja emas di darat/ marit hanya boleh dilakukan dengan mesin bertenaga 5,5 Hp dengan ukuran pipa maksimal 3,5 inci
c. Dilarang menandai lebih dari dua lokasi untuk kerja emas
d. Dilarang melakukan kerja emas di lokasi yang telah ditandai orang, sesuai peraturan adat suku Punan Hovongan
e. Dilarang melakukan kerja emas di dalam sungai-sungai yang dilarang oleh pihak adat
f. Dilarang melakukan kerja emas di sungai persis di dekat ivut orang lain tanpa ijin pemilik ivut tersebut
g. Dilarang memperjual-belikan lokasi kerja emas/ menerapkan praktek sewa lokasi
h. Dilarang menggunakan bahan kimia untuk mengolah emas/ sumber daya mineral lainnya di wilayah ketemenggungan suku Punan Hovongan
i. Dilarang melakukan kerja emas pada saat musim kemarau/ air sungai sedang surut
j. Dilarang menerapkan sistem bagi hasil kerja emas secara tidak adil dan bertentangan dengan peraturan adat; dan
k. Membayar iuran adat yang besarannya ditentukan sesuai dengan peraturan adat.
Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu, sebagian maupun keseluruhan ketentuan di atas maka akan dikenakan sanksi adat berupa 1 (satu) buah tawak keliling 8 (delapan) setiap poin yang dilanggar.
Khusus untuk pelanggaran huruf “f” dikenakan sanksi adat berupa 1 (satu) buah tawak keliling 8 (delapan) dan seluruh aktivitas (kerja emas) harus dihentikan.
Pasal 3
Huku Adat Misan Bagi Suku Dayak
Punan Hovongan
Hukum adat suku Punan Hovongan menghormati, menjamin kebebasan, mengakui dan membenarkan hak kerja misan/ berburu sebagai salah satu sumber penghidupan bagi suku Punan Hovongan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara pribadi maupun keluarga dengan tetap menaati beberapa ketentuan sebagai berikut.
a. Dilarang membunuh binatang (semua jenis) secara berlebihan.
b. Dilarang menggunakan beberapa perangkap binatang yang membahayakan sesama pemburu binatang, seperti:
1) Suu’a
2) Loolang kanon
c. Menjerat (ngolari) binatang diperbolehkan, dengan syarat jerat harus dipantau terus menerus dan tidak disebar secara acak.
Barang siapa melanggar ketentuan huruf “b” akan dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggaran terhadap huruf “c” akan dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 4
Hukum Adat Pemanfaatan Kayu Bagi Suku Dayak
Punan Hovongan
Hukum adat suku Punan Hovongan menghormati, menjamin kebebasan, mengakui dan membenarkan hak pemanfaatan katu untuk kepentingan pembangunan rumah pribadi/ fasilitas umum (Perahu, Balai Adat, Rumah Ibadah) dengan tetap menaati beberapa ketentuan sebagai berikut.
a. Dilarang menandai kayu untuk langkan dan rambin lebih dari 3 (tiga) pohon dan dalam waktu yang lama.
b. Dilarang kerja kayu/ nyinso di ivut orang lain tanpa ijin.
c. Dilarang menebang kayu hingga mengenai ladang orang lain.
d. Dilarang menebang kayu untuk kepentingan jual beli.
e. Dilarang menebang kayu secara berlebihan diluar keperluan pribadi dan kepentingan umum.
Barang siap melanggar ketentuan pada huruh “a” akan diberi peringatan dan penandaan kayu dianggap tidak ada.
Pelanggaran terhadap huruf “b” akan dikenakan sanksi adat berupa:
1. Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggaran terhadap huruf “c” akan dikenakan sanksi adat berupa:
1. Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggaran terhadap huruf “e” akan dikenakan sanksi adat berupa:
1. Tawak keliling 8 (dalapan) sebanyak 1 (satu) buah.
2. Seluruh aktivitas harus dihentikan.
Pasal 5
Huku Adat Kerja Gaharu Bagi Suku Dayak Punan Hovongan
Hukum adat suku Punan Hovongan menghormati, menjamin kebebasan, mengakui dan membenarkan hak kerja gaharu bagi orang/ keluarga Punan Hovongan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik secara pribadi maupun keluarga di wilayah ketemenggungan, dengan tetap menaati beberapa ketentuan sebagai berikut.
a. Tidak mengambil gaharu yang telah ditebang/ sedang dikerjakan oleh orang lain.
b. Membayar iuaran pembangunan masyarakat adat sesuai dengan peraturan adat yang berlaku.
Barang siapa yang melanggar ketentuan di atas, akan dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
 
Hukum Ada Menikah
Pasal 1
Keluarga pihak laki-laki memanggil para tetua untuk menyiapkan barang-barang untuk meminang.
Jika semua barang sudah siap, maka pengurus adat mengantarkan kepada pihak perempuan dan jika perempuan menerima maka barang tersebut langsung diserahkan dan jika perempuan tidak menerima maka barang tersebut dikembalikan.
Saat bersamaan, pihak laki-laki menyiapkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengurus adat atau para tetua adat yang mengantarkan peminangan.
Selanjutnya pengurus memberi keputusan kepada kedua belah pihak penentuan hari pernikahan. Setelah semuanya selesai, maka pengurus adat akan mengumumkan kepada seluruh masyarakat waktu pesta pernikahan.
Pasal 2
Hukum Adat Tentang Barang Untuk Meminang Gadis
Barang untuk meminang yaitu:
Pihak laki-laki menyiapkan 2 (dua) buah cincin emas untuk tunangan.
Pihak laki-laki menyiapkan konsumsi untuk para tamu selama berlangsungnya acara pertunangan.
Selanjutnya kedua belah pihak membuat kesepakatan kapan waktu baik untuk melangsungkan pernikahan.
Pasal 3
Hukum Adat Ngiban
Adat pu’uusit/membawa istri keluar dari keluarganya, maka pihak laki-laki harus memberikan:
Tawak keliling 6 (enam) sabanyak 1 (satu) buah sebagai bureng.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah sebagai mas kawin.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah sebagai usit.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah sebagai ahu’.
Pasal 4
Hukum Adat Batal Tunangan
Pihak laki-laki dan perempuan dengan sengaja membatalkan tunangan, akan dikenakan sanksi berupa:
Bureng tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah apabila perempuan masih punya bureng.
Menggantikan semua barang tunangan dua kali lipat.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pihak yang membatalkan pertunangan harus menyiapkan konsumsi selama pengurusan pembatalan tunangan.
Pasal 5
Hukum Adat Menikah Dengan Perempuan Sudah Buka Bureng
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah sebagai mas kawin.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah sebagai ahu’.
Biaya pernikahan ditanggung oleh kedua belah pihak.
Pasal 6
Hukum Adat Menikah Tanpa Sepengetahuan Adat
baik laki-laki maupun perempuan akan dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanayak 1 (satu) buah.
Kedua belah pihak harus menjalankan ketentuan pernikahan secara adat.
Pasal 7
Hukum Adat Kawin Lari
Melakukan pernikahan tanpa restu orang tua atau adat akan dikenakan sanksi:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah dari laki-laki untuk orang tua perempuan dan membayar pelanggar adat sejumlah Rp. 250.000.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu buah), dari perempuan untuk orang tua laki-laki dan membayar pelanggar sejumlah Rp. 70.000.
Pasal 8
Hukum Adat Pacaran Tidak Ada Kejelasan Menikah
Selama pacaran dan sudah diurus secara adat sebanyak 2 (dua) kali, maka dikenakan hukum adat berupa tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 70.000.
Pasal 9
Hukum Adat Membatalkan Pertunangan
Jika membatalkan pertunangan (balang tunang) akan dikenakan sanksi berupa:
Pihak laki-laki yang membatalkan tunangan
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Mengembalikan barang-barang yang sudah diserahkan kepada pihak perempuan.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah kepada pihak perempuan sebagai kosupan.
Pihak perempuan yang membatalkan pertunangan
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah diserahkan kepada pihak lai-laki.
Mengembalikan barang-barang tunangan yang diserahkan diserahkan kepada pihak laki-laki.
Tawak keliling 5 (lima) sebanyak 1 (satu) buah sebagai kosupan.
Pasal 10
Hukum Adat Merebut Tunangan Orang Lain
Jika pihak laki-laki yang merebut tunangan orang lain maka akan dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Mengganti biaya tunangan kepada pihak yang dirugikan.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah kepada lembaga adat sebagai sanksi pelanggar.
Jika pihak perempuan yang merebut tunangan orang lain maka akan dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah kepada perempuan yang telah direbut tunangannya.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah kepada perempuan yang telah direbut tunangannya.
Mengganti seluruh barang tunangan yang telah dikeluarkan oleh pihak perempuan yang telah diambil tunangannya.
Pasal 11
Hukum Adat Melakukan Hubungan Di Luar Nikah
Melakukan hubungan di luar nikah, maka dikenakan sanksi :
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah sabagai bureng.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah sebagai ahu’.
Tawak keliling 8 (delapan) seabanyak 1 (satu) buah sebagai biaya biaya kandungan.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah sebagai kosupan
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 12
Hukum Adat Melakukan Hubungan di Luar Nikah Bagi Orang Dewasa Yang Sudah Menikah
Hubungan di luar nikah bagi orang dewasa yang sudah berkeluarga, dikenakan sanksi:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) buah.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 2 (dua) buah.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Hubungan di luar nikah dengan seorang gadis akan dikenakan sanksi:
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 2 (dua) buah sebagai hukum dosa.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah sebagai korusak.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) untuk menutup malu orang tua.
Pasal 13
Hukum Adat Menikah Di Bawah Umur
Syarat bagi seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan yaitu :
Laki-laki : 19 tahun
Perempuan : 19 tahun
Barang siapa melanggar ketentuan mengenai batas minimal boleh melakukan pernikahan dikenakan sanksi berupa tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah kepada lembaga adat.
Pasal 14
Hukum Adat Menikah Lebih Dari 1 (satu) Orang
Hukum adat suku Punan Hovongan melarang siapapun untuk melakukan pernikahan dengan lebih dari 1 (satu) orang (poligami) perempuan/laki-laki.
Jika melanggar ketentuan tersebut dikenakan sanksi berupa tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah kepada lembaga adat.
Pasal 15
Hukum Adat Menikah Paksa
Hukum adat suku Punan Hovongan melarang adanya pernikahan secara paksa, jika terjadi maka dikenakan sanksi berupa tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah kepada lembaga adat.
Pasal 16
Cemburu Tidak Terbukti (Ngovohu Mata’)
Cemburu yang tidak dapat dibuktikan maka, dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah untuk suami atau istri yang dicemburui.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah untuk pihak yang dituduh dan/dicemburui.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 17
Hukum Adat Memfitnah Orang Lain
Jika terbukti memfitnah orang lain, maka dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah sebagai penutup malu.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah untuk orang yang difitnah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 18
Hukum Adat bagi perempuan yang sudah berkeluarga membuatkan sipa’ (sirih pinang) atau rokok untuk laki-laki lain, dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah untuk suami atau istri orang lain.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah sebagai penutup malu.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 19
Hukum Adat Membuka Kelambu Orang Yang Sudah Menikah
Membuka kelambu orang yang sudah beristri atau bersuami dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 20
Hukum Adat Selingkuh
Laki-laki yang sudah beristri melakukan selingkuh dengan seorang gadis dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) buah untuk istri.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah untuk gadis yang diselingkuhi.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah untuk anak yang berselingkuh.
Pelanggar sejumlah Rp. 750.000.
Perempuan yang diselingkuhi akan dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah untuk istri yang berselingkuh.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 21
Hukum Adat Bagi Suami atau Istri Berselingkuh Dengan Suami atau Istri Orang Lain
Jika laki-laki yang melakukan perselingkuhan, dikenakan sanksi berupa :
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) buah.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 2 (dua) buah.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 2 (dua) buah.
Pelanggar setiap tawak keliling 8 (delapan) sejumlah Rp. 250.000.
Jika perempuan yang melakukan perselingkuhan, maka dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) buah untuk suaminya.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 2 (dua) buah untuk istri dari laki-laki yang berselingkuh.
Pelanggar setiap tawak keliling 8 (delapan) sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 22
Hukum Adat Merampas Istri atau Suami Orang
Merampas istri atau suami orang dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 9 (sembilan) sebanyak 2 (dua) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 800.000.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 500.000.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 2 (dua) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 500.000.
Perempuan yang merampas suami orang akan dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 500.000.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 2 (dua) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 500.000.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 2 (dua) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pelanggar berupa tawak keliling 5 (lima) sebanhyak 1 (satu) buah untuk lembaga adat.
Pasal 23
Hukum Adat Perceraian Yang Disebabkan Perselingkuhan
Perceraian yang terjadi karena perselingkuhan akan dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 500.000.
Seluruh harta akan dibagi secara adil.
Adat pokaen dikembalikan yaitu tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah jika istri yang menceraikan suami.
Anak diberikan kebebasan untuk memilih ikut ayah atau ibu.
Membayar pomuang yaitu tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 24
Hukum Adat Menghamili Anak Tiri
Menghamili anak tiri dikenakan sanksi hukum adat berupa:
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah sebagai bureng anak yang dihamili.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) dan pelanggar sejumlah Rp. 70.000.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp.250.000.
Tawak keliling 8 (delapan) sebagai ongkos anak selama dalam kandungan dan pelanggar Rp. 250.000.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah sebagai penutup rasa malu orang tua.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah sebagai penutup pamali (tula) dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah sebagai mua (nyengkelan) tana dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 25
Hukum Adat Perceraian Yang Tidak Memiliki Anak
Jika suami yang menceraikan, maka wajib membayar pemuang dengan tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Jika istri yang menceraikan, maka wajib mengembalikan mas kawin kepada suami yaitu berupa tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Usit dikembalikan berupa tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 26
Biaya Dukun Kampung
Dukun kampung atau bidan kampung yang membantu proses bersalin wajib dibayar pihak keluarga yang melahirkan sejumlah Rp. 700.000 dan 1 (satu) ekor ayam kampung.
Pasal 27
Hukum Adat Memukul Anak Orang
Memukul anak orang lain hingga anak tersebut mengalami cacat fisik seperti patah tulang dan lain sebagainya, maka dikenakan sanksi adat berupa:
Setengah pati yaitu tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Menanggung semua biaya pengobatan anak tersebut hingga sembuh.
Jika anak yang dipukul tidak cacat fisik sebagaimana disebutkan diatas, maka sanksi adat berupa:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000; jika keluar darah.
Pasal 28
Hukum Adat Perkelahian Anak-anak
Jika anak-anak yang telah berusia 7 (tujuh) tahun berkelahi dan mengakibatkan keluar darah maka tetap dikenakan hukum adat sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 ayat (1).
Pasal 29
Hukum Adat Mempermalukan Istri Atau Suami Di Depan Umum
Mempermalukan suami atau istri di depan umum, maka dikenakan sanksi adat berupa
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 30
Mengancam anak dengan senjata tajam
Mengancam anak dengan senjata tajam, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 31
Mengancam Anak Orang Lain Dengan Senjata Tajam
Menagancam anak orang lain dengan senjata tajam, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak kaeliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 32
Hukum Adat Ancaman Berat Dan Ringan
Ancaman berat dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah, jika menggunakan senjata tajam.
Tawak keliling 9 (sembilan) sebanyak 1 (satu) buah, jika menggunakan racun, sumpit, senjata api dan jenis senjata tajam lainnya.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah, sebagai kosupan kampung.
Pelanggar sejumlah Rp. 120.000.
Ancaman ringan (nikom bava/hanya perkataan) dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 120.000.
Pasal 33
Hukum Adat Memukul Orang Hingga Setengah Mati atau Hampir Meregang Nyawa
Memukuli orang hingga setengah mati, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) buah.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 2 (dua) buah.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 2 (dua) buah.
Pelaku menanggung biaya hingga korban sembuh.
Pasal 34
Orang Ketemenggungan Suku Punan Hovongan Membunuh Di Wilayah Ketemenggungan Suku Punan Hovongan
Dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah kepada lembaga adat.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 35
Menghina Suku
Menghina nama suku dengan sengaja maupun tidak sengaja, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah kepada lembaga adat.
Pelanggar sejumlah Rp.250.000.
Pasal 36
Menghina Orang Lain
Menghina orang lain dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah, jika hinaan berat.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah, jika hinaan ringan.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.

Pasal 37
Bergurau Yang Mempermalukan Orang Lain
Bergurau berlebihan hingga mempermalukan orang lain, dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah kepada yang korban.
Pelanggar sejumlah Rp. 120.000.
Pasal 38
Menebang Tanaman Orang Lain
Menebang tanaman orang lain secara sengaja, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah kepada yang punya tanaman.
Mengganti tanaman sesuai jenis tanaman yang ditebang, berupa:
Jenis buah-buahan besar sejumlah Rp. 120.000/batang.
Jenis buah-buahan kecil sejumlah Rp. 60.000/batang.
Jenis gaharu sejumlah Rp. 500.000/batang.
Jenis karet 250.000/batang.
Pasal 39
Menggugurkan Kandungan
Secara sengaja menggugurkan kandungan, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 9 (sembilan) sebanyak 1 (satu) buah kepada lembaga adat.
Pelanggar sejumlah Rp. 400.000.
Pasal 40
Mengkonsumsi dan Mengedarkan Minuman Keras
Mengkonsumsi dan mengedarkan minuman keras, dikenakan sanksi adat berupa:
Bagi penjual dan orang yang mengkonsumsi, uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000.
Jika merusak fasilitas umum maupun milik orang lain dalam kondisi mabuk, dikenakan sanksi berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 41
Waktu Khusus Mengkonsumsi Minuman Keras
Mengkonsumsi minuman keras hanya diperbolehkan pada waktu tertentu dan sudah mendapatkan ijin dari kelembagaan adat. Jika dalam acara tersebut terjadi keributan akan dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah
Pelanggar sejumlah Rp. 70.000.
Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000.
Mengganti semua kerusakan (barang dan/alat) akibat keributan yang dimaksudkan.
Pasal 42
Menebang Pondok Atau Rumah Orang Lain
Menebang pondok dan/rumah orang lain, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 43
Merusak Atau Membongkar Kuburan
Merusak atau membongkar kuburan, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 9 (sembilan) sebanyak 1 (satu) buah kepada keluarga yang dirusak kuburannya.
Pelanggar sejumlah Rp. 400.000.
Pasal 44
Merusak Sesuatu Di Sekitar Kuburan (Ngojon Taran)
Merusak sesuatu di sekitar kuburan atau yang disebut dalam bahasa Punan hovongan Ngojon Taran, dikenakan sanksi adat berupa:
Mandau (berkualitas baik) kepada pihak keluarga.
Ayam kampung dalam keadaan hidup sebanyak 1 (satu) ekor kepada pihak keluarga.
Pelanggar sejumlah Rp. 120.000.
Pasal 45
Membakar Kuburan
Membakar kuburan, dikenakan sanksi adat berupa :
Tawak keliling 8 (delapa) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 46
Menebang Kayu Di Sekitar Kuburan
Menebang pohon di sekitar kuburan, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapa) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Mengganti seluruh kerusakan akibat pohon yang ditebang.
Pasal 47
Memotong Tali Ayun Anak (Tujang)
Memotong tali ayun anak, dikenakan sanksi adat berupa :
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 70.000.
Pasal 48
Merusak Barang Seseorang
Merusak barang milik seseorang, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Mengganti seluruh barang yang dirusak.
Pasal 49
Hukum Adat Berbohong
Berbohong kepada orang lain, dikenakan sanksi adat berupa :
Tawak keliling 5 (lima) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 70.000.
Pasal 50
Hukum Adat Merusak Barang Umum
Merusak fasilitas umum, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Mengganti semua kerusakan yang telah dirusak.
Pasal 51
Hukum Adat Mengaku Barang Orang Lain (nyokalop)
Mengaku barang orang lain tanpa bukti, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 52
Hukum Adat Mengganggu Ketenangan Seseorang Yang Sedang Berduka
Mengganggu ketenangan sesorang yang sedang berduka karena keluarganya meninggal dunia, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 53
Hukum Adat Seseorang Yang Meninggal Dunia Suami Atau Istri (Ikong Tuu’an)
Seseorang yang suami/istrinya meninggal dunia tidak boleh langsung menikah lagi, jika melanggar maka dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 54
Hukum Adat Seseorang Yang Meninggalkan Suami Atau Istri Lebih Dari 6 (Enam) Bulan (Kosingom Taheng)
Suami atau istri yang pergi meninggalkan pasangannya dalam waktu yang lama dan/sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dikenakan sanksi adat:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 55
Hukum Adat Tidak Mengindahkan Panggilan Kepala Adat
Tidak mengindahkan panggilan pengurus adat pada semua tingkatan, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 70.000.
Pasal 56
Hukum Adat Bagi Pengurus Adat Yang Tidak Menghiraukan Urusan
Pengurus adat yang tidak menghiraukan perkara yang telah diadukan, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 70.000.
Pasal 57
Hukum Adat Menebus Barang Orang Lain Yang Hilang
Jika seseorang menemukan barang hilang, maka pemilik barang yang hilang tersebut wajib menebus dengan besaran sebagai berikut.
Perahu besar Rp. 300.000.
Mesin tempel Rp. 600.000.
Perahu ces Rp. 200.000.
Mesin ces Rp. 250.000.
Jika yang menemukan barang hilang tersebut dan tidak mau mengembalikan, maka akan dikenakan sanksi adat sebagaimana disebutkan pada pasal 51.
Pasal 58
Hukum Adat Barang Yang Hilang Lebih Dari 3 (Tiga) Bulan
Barang yang hilang lebih dari 3 (tiga) bulan maka hak kepemilikannya menjadi hak penemu barang yang hilang tersebut, kecuali pemilik barang yang hilang tersebut mau menebus sesuai ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 hukum adat menebus barang orang lain yang hilang.
Pasal 59
Hukum Adat Mengancam Orang Lain Karena Sedang Mabuk
Mengancam orang lain karena sedang mabuk, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 60
Hukum Adat Mencuri Sarang Burung Walet
Mencuri sarang burung walet, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Mengembalikan semua hasil curian.
Pasal 61
Hukum Adat Menyentrum, Tuba, Lanet dan Racun Ikan
Menggunakan alat sentrum, tuba, lanet dan racun ikan lainnya, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Alat yang digunakan disita.
Pasal 62
Hukum Adat Menghina Atau Meludah Orang Lain
Menghina atau meldahi orang lain, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 63
Hukum Adat Mengadu Domba Orang
Mengadu domba dan/membuat isu yang meresahkan masyarakat, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 64
Hukum Adat Mengancam Mertua, Ipar dan Sebaliknya
Mengancam mertua, ipar dan sebaliknya mertua, ipar mengancam anak menantu, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp.250.000.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 65
Memfitnah mertua (Norikut Booson)
Memfitah mertua dan sebalik mertua memfitnah anak menantu, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp.70.000.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah sebagai penutup malu dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 66
Hukum Adat Menantu Memukul Mertua dan/sebaliknya
Menantu memukul mertua dan sebaliknya, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah sebagai penutup malu dan pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 67
Hukum Adat Mengirim Barang Tetapi Tidak Sampai
Mengirim barang tetapi tidak sampai tujuan, dikenakan sanksi adat berupa:
Sanksi denda sejumlah Rp. 150.000.
Mengganti barang sesuai dengan yang dikirim
Pasal 68
Hukum Adat Menjual Nama Orang Lain
Menjual nama orang lain demi kepentingan pribadi/ kelompok, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pelanggar sejumlah Rp. 250.000.
Pasal 69
Hukum Adat Masalah yang Diurus Hingga 3 (Tiga) Kali Ternyata Benar
Masalah yang telah diurus adat 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali ternyata benar, dikenakan sanksi adat berupa:
Harus membayar seseuai kesalahan.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 70
Hukum Adat Masalah yang Tidak Diketahui Oleh Pengurus Adat
Setiap masalah baik suami/ istri yang tidak mau diketahui oleh pengurus adat, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 7 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 71
Hukum Adat membawa anak istri ke daerah lain
Membawa anak/istri ke daerah lain, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) buah.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 72
Hukum Adat Merusak Acara Pesta
Merusak acara dan/pesta, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Mengganti seluruh biaya dan/ongkos pesta.
Pasal 73
Hukum Adat Orang Luar Meninggal Dunia di Wilayah Ketemenggungan
Orang luar yang meninggal dunia di wilayah ketemenggungan, maka masyarakat suku Punan Hovongan boleh menolong tetapi tidak boleh dibawa kerumah. Jika tetap dibawa ke rumah, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 74
Hukum Adat Menemukan Orang Luar yang Meninggal Dunia di Daerah Aliran Sungai Dalam Wilayah Ketemenggungan Suku Dayak Punan Hovongan
Jika masyarakat suku Punan Hovongan menemukan orang luar yang meninggal dunia di daerah aliran sungai Bungan, sungai Kapuas dan lain-lain, maka keluarga wajib membayar kepada penemu jenazah berupa:
Uang sejumlah Rp. 400.000.
Mengganti biaya yang dikeluarkan.
Pasal 75
Hukum Adat Pohon Yang Membahayakan Orang Banyak
Pohon yang membahayakan orang banyak harus ditebang, jika tidak ditebang kemudian pohon tersebut tumbang dan merusak hak milik orang lain maka pemilik pohon tersebut harus mengganti semua kerusakan yang ditimbulkan.
Pasal 76
Hukum Adat Menebang Buah Orang Lain Tanpa Ijin
Menebang buah orang lain tanpa ijin, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 7 (tujuh) seabnyak 1 (satu) buah.
Pasal 77
Hukum Adat Mencuri Buah, Daun Sirih dan Lain-Lain
Mencuri buah, daun sirih dan lain-lain, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 6 (enam) seabnyak 1 (satu) buah.
Pasal 78
Hukum Adat Menebas Padi Orang Lain
Menebas padi orang lain, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 7 (tuju) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 79
Hukum Adat Mencuri Perahu
Mencuri perahu orang lain, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 80
Hukum Adat Membawa Perahu Orang Lain Tanpa Ijin
Membawa perahu orang lain tanpa ijin, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 6 (enam) seabanyak 1 (satu) buah.
Pasal 81
Hukum Adat Mencuri Alat Perahu Orang Lain
Mencuri alat perahu orang lain, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawal keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Mengganti alat yang dicuri.
Pasal 82
Hukum Adat Meminjam Perahu Dan Perahunya Rusak
Jika meminjam perahu orang lain kemudian perahu tersebut rusak, akan dikenakan sanksi adat berupa mengganti kerusakan perahu yang rusak.
Pasal 83
Hukum Adat Mencuri Unggas (ayam, bebek dan lain-lain)
Mencuri unggas berupa ayam, bebek dan lain-lain dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 6 (enam) seabnyak 1 (satu) buah.
Pasal 84
Hukum Adat Membakar Ladang Orang Lain
Membakar ladang orang lain tanpa ijin, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 85
Hukum Adat Membakar Pondok Orang Lain
Membakar pondok orang lain, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 86
Hukum Adat Membakar Pondok Terpal (Plastik) Orang Lain
Membakar pondok terpal (plastik) orang lain, dikenakan sanksi adat berupa:
1 (satu) buah parang
1 (satu) ekor ayam.
Mengganti kerugian yang terbakar.
Pasal 87
Hukum Adat Membakar Rumah Orang Lain
Dengan sengaja membakar rumah orang lain, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 9 (sembilan) sebanyak 4 (empat) buah.
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 4 (empat) buah.
Tawak keliling 7 (tujuh) sebanyak 4 (empat) buah.
Tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Mengganti semua barang yang hangus terbakar.
Pasal 88
Hukum Adat Membakar Rumah Orang Lain Dengan Tidak Sengaja
Dengan tidak sengaja mengakibatkan rumah orang lain terbakar, dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Mengganti semua barang yang hangus terbakar.
Pasal 89
Hukum Adat Anak Baru Lahir
Pesta syukuran untuk anak yang baru lahir diadakan setelah anak tersebut berusia 2 (dua) hingga 7 (tujuh) hari, sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
Pasal 90
Hukum Adat Menebus Barang Yang Hilang
Barang-barang yang dimaksud dalam pasal ini berupa:
Mesin Tempel sejumlah Rp. 600.000.
Perahu sejumlah Rp. 300.000.
Barang-barang yang kecil, disesuaikan dengan harga/ nilai barang tersebut.
Pasal 91
Hukum Adat Tentang Barang Yang Hilang Tetapi Pemilik Tidak Mau Menebus
Jika pemilik tidak mau menebus barang yang hilang, maka penemu barang tersebut boleh membayar sesuai harga dan denda untuk menjadi hak miliknya.
Pasal 92
Hukum Adat Barang Yang Hilang Lebih Dari 3 (Tiga) Bulan
Jika pemilik barang yang hilang ingin mengambil kembali, maka disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
Pasal 93
Hukum Adat Orang Mabuk Mengganggu Ketentraman
Jika orang yang sedang dalam keadaan mabuk dan mengganggu ketentraman, maka dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 94
Hukum Adat Pencuri Suruhan
Sesoarang menurut jika disuruh mencuri, maka dikenakan sanksi adat berupa:
Tawak keliling 8 (delapan) seabnayak 1 (satu) buah.
Seluruh hasil curian dikembalikan.
Pasal 95
Hukum Adat Anjing Menggigit Orang
Jika anjing menggigit orang lain (dewasa dan anak-anak), dikenakan sanksi adat berupa:
1 (satu) buah parang sebagai pongeras.
Anjing akan dibunuh.
Pemilik anjing menanggung biaya pengobatan orang yang digigit.
Pasal 96
Hukum Adat Anjing Merusak Barang Orang Lain
Jika anjing merusak barang orang lain, maka barang yang dirusak diganti oleh pemilik anjing.
Pasal 97
Hukum Adat Hukum Yang Telah Dibayar Tidak Boleh Ditarik Kembali
Hulum yang telah dibayar tidak boleh ditarik kembali, kecuali jika akan ditukar dengan yang nilainya sama. Dan yang menarik barang tersebut dikenai denda sejumlah Rp. 300.000 sebagai penutup malu.
Pasal 98
Hukum Adat Menyia-Nyiakan Seseorang
Orang yang disia-siakan dalam rumah (mertua, menantu, anak, ipar dan lain-lain) dan menyebabkan orang tersebut ingin pindah/ pulang kerumahnya, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah sebagai pongahavon.
Pasal 99
Hukum Adat Orang Yang Bersalah dan Beralasan
Orang yang bersalah dan beralasan tidak dibenarkan oleh adat.
Pasal 100
Hukum adat barang yang dijanjikan akan dibayar sebagai sanksi hukum atau hutang, jika tidak ditepati dikenakan sanksi adat yaitu mengganti sebanyak dua (dua) kali lipat.
Pasal 101
Hukum Adat Membakar Lumbung Padi dan Ladang Yang Sudah Menguning Padinya
Membakar lumbung padi dan ladang yang sudah menguning padinya, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 8 (delapan) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 102
Hukum Adat Meminjam Barang Untuk Membayar Sanksi Hukum Yang Lewat Dari Waktunya
Hukum meminjam barang untuk membayar sanksi adat yang lewat dari kesepakatan waktu, dikenakan sanksi adat berupa tawak keliling 6 (enam) sebanyak 1 (satu) buah.
Pasal 103
Hukum Adat Menggunakan Barang Orang Lain Untuk Kepentingan Pribadi
Menggunakan barang orang lain untuk kepentingan umum, jika ada kerusakan maka akan diganti oleh pihak umum.
 
- 

Keanekaragaman Hayati

Jenis Ekosistem
Ekosistem Darat Alami
Sumber  
Sumber Pangan Karbohidrat: Protein nabati: Protein Hewani: Sayuran: Buah:
Sumber Kesehatan & Kecantikan -
Papan dan Bahan Infrastruktur -
Sumber Sandang -
Sumber Rempah-rempah & Bumbu -
Sumber Pendapatan Ekonomi -

Kebijakan

No Judul/Title Nomor Tentang Kategori Tipe Kategori Dokumen
1 PERDA Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat 13 Tahun 2018 PERDA Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Perda Kabupaten/Kota Daerah  Dokumen
2 SK No. 461 Tahun 2019 Tentang Pembentuan Panitia MHA 461 Tahun 2019 SK No. 461 Tahun 2019 Tentang Pembentuan Panitia MHA SK Bupati/Kepala Daerah Daerah  Dokumen
3 SK Kab Kapuas Hulu No 58/DPPLH/2023 Tentang Pembentukan Panitia MHA 58/DPPLH/2023 SK Kab Kapuas Hulu No 58/DPPLH/2023 Tentang Pembentukan Panitia MHA SK Bupati/Kepala Daerah Daerah  Dokumen
4 SK Bupati Kapuas Hulu No 245/DLH/2021 Tentang PPMHA Suku Dayak Punan Hovongan 245/DLH/2021 SK Bupati Kapuas Hulu No 245/DLH/2021 Tentang PPMHA Suku Dayak Punan Hovongan SK Bupati/Kepala Daerah Daerah  Dokumen


Sudah punya akun ?

Jika belum silahkan mendaftar di tombol ini

Daftar